kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap kecamatan. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. 8. Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan bahwaasidiq, tri putra (2023) analisis yuridis syarat-syarat pemekaran daerah provinsi kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Kabupaten Merauke (berkedudukan sebagai ibu kota) Kabupaten Mappi. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Persyaratan pemekaran daerah, pemecahan daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah. Jakarta, CyberNews. Dibutuhkannya syarat – syarat yang lebih tepat guna untuk pemekaran dan juga peninjauan kembali terhadap beberapa wilayah hasil pemekaran yang dianggap tidak berhasil harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah – masalah yang ada selama ini. jumlah penduduk, yaitu: 1) wilayah Jawa paling sedikit 6. 000 kepala keluarga; Pemekaran Kabupaten dan kota. Dari 38 provinsi, setelah dilakukan pemekaran provinsi di Papua, bakal calon anggota DPD pada Pemilu. Pemekaran daerah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan terbukti di era reformasi saat ini begitu banyak daerah yang berkembang terutama dalam pembentukan daerah otonom baru. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB). Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam uraian berikut ini, penulis menyampaikan beberapa tanggapan terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah dalam pelaksanaan pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23Syarat Fiskal Pemekaran Diperketat. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diber-hentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 belum ada. Sementara Indonesia sampai hari ini baru memiliki 34 provinsi. PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHAP III TAHUN 2023. a. tirto. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kata Kunci: Dinamika Proses, Pemekaran Daerah, Hambatan Pemekaran Abstract The area of the parent district or city is not uncommon to find problems in the process of regional expansion. Terjadinya pemekaran daerah yang begitu cepat ini pastilah memiliki dampak yang sangat besar dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Sayangnya, pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia seakan hanya menjadi trend pemerintah daerah (pemda) belaka. Pemekaran Desa menurut UU Desa Dalam UU. CO. Ketentuan 271 daerah akan dijabat Pj itu diatur dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9. Polemik Pemekaran Papua, Apa Persyaratan Pemekaran Daerah Berdasarkan UU 23/2014. PERSYARATAN PEMEKARAN SUATU DAERAH OTONOM KABUPATEN1 Oleh : Elvira Juliana Lumika2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan Otonomi Daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia dan bagaimana persyaratan pemekaran suatu Daerah Otonom Kabupaten. Syarat lengkap proses mudah dan cepat *) iv PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: nama : Pritta Rosalina Destrianti NIM : 060910291036. teoritik, syarat pemekaran kecamatan dipenuhi seadanya, padahal di dalamnya terdapat fakta bahwa ada kepentingan politis tertentu. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 6 (enam) kriteria yaitu perekonomian masyarakat, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Sosial budaya 4. Pembentukan daerah otonom, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. com – Ada lima provinsi di Indonesia yang memiliki status sebagai daerah khusus dan istimewa. Pemekaran daerah pada waktu itu kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa. Bahkan. Disamping itu, juga bermanfaat bagimelibatkan Sekretaris Daerah. Disusun oleh : Kelompok 4 Rosida Rani anjani Sri wahyuni Lalan jaelani Rezaldi. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. Pemekaran Daerah ; Pemekaran daerah dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau beberapa daerah baru; dan penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu provinsi menjadi satu daerah baru. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. BACA JUGA: 14 Calon Provinsi Baru di Indonesia, Papua Tabi Sairiri Gagal Memenuhi Persyaratan PP 78, Ini Penjelasannya. Pemekaran suatu wilayah Desa dilakukan oleh pemerintahan Daerah harus melihat dari segi sosial, suatu kesiapan pemerintahan melakukan pemekaran suatu Desa harus memenuhi syarat dan prasyarat dilakukan. 10 10Proses pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah daerah tersebut memenuhi dua persyaratan: Persyaratan Dasar dan Persyaratan Administratif. a. Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa: “Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan. Persyaratan yang dipenuhi lebi h bersifat tekn i s, fisik d an politis. 2007 No. 129 Tahun 2000 mengatur tentang tujuan pembentukan daerah yang tercantum dalam Bab II Pasal 2. [4] Pembentukan Desa dapat berupa: [5] a. Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan. BAB. Berbeda. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil. Pasal 5. com)- Semakin padatnya jumlah penduduk di kabupaten Sidoarjo yang hampir menyentuh angka 1,6 juta jiwa, memunculkan wacana untuk perlunya ada pemekaran kabupaten menjadi dua wilayah. Penduduknya minimal berjumlah 2500 jiwa / 500 kk yang dibentuk maupun yang. Jika persyaratan itu telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah mengadakan musyawarah warga mengenai pembentukan RT baru yang difasilitasi oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat. Menteri Keuangan M. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPENAS dan UNDP pada tahun 2008, setelah diberlakukannya Undang-Undang. syarat-syarat pemekaran daerah sehingga tidak menjadi daerah tertinggal jika dmekarkan. Dan yang perlu digaris bawahi adalah, tujuan pemekaran desa haruslah berdasarkan urgensi semangat untuk membangun desa, guna. Grand Design Perketat Syarat Pemekaran Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :Parimo, Harianpos – Tahap demi tahap proses persiapan menuju pemekaran 2 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilakukan. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. 4 Penilaian Persyaratan Teknis. Daerah otonom bisa dibentuk dengan 2 cara, yaitu menggabungkan beberapa daerah yang bersebelahan atau melakukan pemekaran daerah dari 1 daerah menjadi beberapa daerah. Pembentukan daerah meliputi: Pemekaran Daerah; dan; Penggabungan Daerah. Pemekaran Daerah adalah Pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. Dan ayat (4) menyebutkan : “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN. Harus ada batas batas wilayah (dusun dusun) yang jelas yang dituangkan dalam. com – Tim Pemekaran Kabupaten Ketengban, Provinsi Papua telah menyerahkan dokumen persyaratan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Ketengban kepada Komisi I DPD RI, Rabu, 31 Maret 2021. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk pada ketiga desa. Persyaratan Pemekaran Daerah Pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (s epuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (t ujuh) tahun bagi kabupaten dan kota (P asal 3 PP. Namun, sejak diberlakukannya moratorium pemekaran daerah, hal itu tertunda. Prasarana ↗ adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya): jalan dan angkutan merupakan — penting bagi pembangunan suatu daerah. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Syarat & Ketentuan. Dasar hukum pembentukan daerah; 3. 129 Tahun 2000 mengatur tentang tujuan pembentukan daerah yang tercantum dalam Bab II Pasal 2. Pembentukan kecamatan dilakukan melalui pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota. Musim kering sudah hampir selesai di Jakarta. Pendanaan penyelenggaraan. Penghapusan Daerah adalah. Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP. Syarat Administratif. a) pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, b) penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru. 2000 No. Data pemekaran daerah pada masa Orde Lama dapat dilihat berikut ini : TAHUN DAERAH INDUK DAERAH. MUARA TEWEH-Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, membahas usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yakni pemekaran Provinsi Kotawaringin, Provinsi Barito Raya, dan pembentukan Kabupaten Kapuas Ngaju. Pemerintah Provinsi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Sulteng dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Selain itu, proses pemekaran Daerah di Kabupaten Banggai Laut cenderung dipaksakan. 8 Syarat pemekaran wilayah. Persetujuan Pemerintah: Pemekaran satu daerah biasanya memerlukan persetujuan. Hasil musyawarah dituangkan dalam BA (Berita Acara) kesepakatan warga untuk pemekaran RT yang diketahui RW setempat dan. Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2). 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pertimbangan meliputi luas wilayah, batas. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam melakukan pemekaran daerah ada beberapa persyaratan yang harus . Batas Usia Desa. Tujuan dan Syarat-Syarat Pemekaran Daerah Peraturaan Pemerintah Republik Indonesia No. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi atau kabupaten. Sesudah Amandemen. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya pemekaran daerah salah satunya adalah disebabkan karena mudahnya persyaratan pemekaran. Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Salah satu unsur penambah kerumitan pemecahan persoalan adalah karena proses penyelesaian berbagai permasalahan ini lebih dominan menggunakan pendekatan politik. Faktor tersebut antara lain, 1) Pemekaran daerah baru bisa jadi identik dengan pemerataan korupsi di daerah. Pada bagian persyaratan dasar kapasitas daerah diantaranya meliputi Parameter keuangan daerahPada Ahad, 10 September 2023, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni lakukan pertemuan bilateral di KTT G20. dasarnya juga melandasi persyaratan pemekaran daerah. Terkait keinginan pemekaran daerah Madura, Mahfud menegaskan dirinya sejak beberapa tahun lalu telah ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran tersebut. Dasar Hukum Pemekaran Daerah UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 4 administrasi, teknik dan fisik kewilayahan merupakan rangkaian persyaratan yang harus diperhatikan jika suatu daerah akan dimekarkan. Selain itu ada juga syarat dalam upaya pembentukan Desa atau biasa disebut dengan pemekaran desa. Ada 11 syarat teknis bagi sebuah daerah untuk dinilai layak atau tidak dimekarkan. s1 thesis, universitas jambi. . 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku. pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Nioluen Kotouki menilai pemekaran wilayah dalam UU Otsus Papua justru akan menyulitkan orang asli Papua (OAP). Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat. rekomendasi mentri sekian yang saya tau. kebijakan pemekaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 2 Undang-Undang. Pembentukan daerah kabupaten / kota berupa pemekaran kabupaten / kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten / kota yang berbeda harus memenuhi syarat administartif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan. Jakarta, CyberNews. Syarat Pembentukan. (2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pemekaran daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan. Persyaratan Pemekaran Syariah Pasal 4 Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga harus. H. 6. 9 9 itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah memberikan persyaratan pemekaran kepada daerah danSKRIPSI KELAY AKAN PEMEKARAN KABUP A TEN OGAN ILIR DITINJAU DARI ASPEK KEMAMPUAN EKONOMI Diajuka Oleh: FEVILAYA NIM. Di dalam RUU tersebut diatur Desain Besar Penataan Daerah termasuk soal pemekaran daerah mulai 2010 - 2025. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : Percepatan pelayanan kepada masyarakatPercepatan. MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA 2024. Sejarah. Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat : 1. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173. Tanggapan . Menurutnya, sudah ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Syarat Pembentukan Kabupaten Kota – Kabupaten merupakan daerah tingkat 2 yang di dalamnya terdiri dari satu kesatuan masyarakat dengan batas wilayah tertentu. Pemekaran Daerah: Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, setelah memenuhi persyaratan dasar (baik kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administratif; 13 Syarat Pembentukan Daerah Otonom Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pasal 5 (1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : Pemekaran Desa menurut UU Desa. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-. Dan mengenai istilah yang ingin dijelaskan ialah sebagai berikut: 1. “Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah. Namun, pemberhentian sementara pemekaran daerah itu tak sepenuhnya berjalan. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menjamin dalam Grand Design Pemekaran Daerah yang akan dicantumkan dalam Perubahan UU No. Atau dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara untuk membentuk daerah baru. Prosedur pemekaran daerah di. Bagaimana cara mengusulkan pemekaran desa? bagaimana mekanismenya? lalu apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu disiapkan dalam menunjang bahwa Desa itu sudah bisa dimekarkan dari Desa Induk? pemekaran Desa memang tidak dilarang. Kesiapan Jumlah penduduk Kesiapan jumlah pendudukan menjadi syarat prasayarat dalam melakukan pemekaran Desa, adapun jumlah penduduk yang harus di penuhi ialah 2. Ini profilnya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. KUNKER: Ketua Komisi A DPRD Sumut, M Hanafiah Harahap (kiri) saat kunker di Sulawesi Utara, Kamis (25/7). Pasal 5 (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. 07/2022 mengatur tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi dan kabupaten/kota tertentu. Dalam Raperda RTRW yang akan disahkan nanti tidak dibahas wilayah yang akan dimekarkan. Syarat & Ketentuan. Persyaratan pemekaran daerah harus didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah. Dibaca Normal 4 menit. Terlihat keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendekatan pelayanan lewat solutif DOD. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Bagian wilayah kerja; 4. Pasal 40. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Suatu daerah dapat. Selain problem dari segi teoritik di atas, Problema Sosiologis. “Persyaratan pemekaran telah memenuhi syarat, hanya penyempurnaan berkas. Bila perlu tim terkait harus melakukan cek dan ricek kondisi di lapangan. Daerah yang luas juga didukung oleh penduduk yang banyak serta sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan syarat pemekaran.